Islamic Development Bank (IDB) dan Pemerintah Indonesia telah menjalankan proyek-proyek dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan perkotaan dan energi. Dalam Rapat Tahunan ke-1 Grup IDB hari ini, IDB mengumumkan persetujuan untuk pembiayaan proyek senilai 836 juta Dolar AS di Indonesia. Presiden IDB, Ahmad Mohamed Ali, menandatangani perjanjian untuk proyek pengembangan pendidikan tinggi dan pembangunan perkotaan bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI, Dr. Robert Pakpahan, dan mengumumkan persetujuan untuk pembiayaan sebuah proyek energi baru yang bernama "Proyek Perluasan Jaringan Listirk (Power Grid Enhancement)" oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero.

Country Director IDB, Ibrahin Ali Shoukry, menyatakan bahwa "Tiga proyek baru ini merupakan bagian dari program kerja tahunan untuk menjalankan MCPS, dengan perkiraan anggaran sebesar 5,2 miliar Dolar AS untuk dukungan teknis dan finansial dari Grup IDB untuk Indonesia selama periode 2016 hingga 2020." Area intervensi proyek tersebut sangat sesuai dengan RPJMN (2015-2019) dan Strategi 10-tahun Grup IDB.

Proyek Pembangunan Empat Lembaga Pendidikan Tinggi (dalam Program Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi)

Proyek ini secara khusus akan meningkatkan lingkungan belajar, kualitas, relevansi, dan daya saing empat lembaga pendidikan tinggi melalui perluasan, melengkapi fasilitas yang sudah ada dan fasilitas baru, pengembangan kurikulum dan staf, memperkuat kapasitas riset, dan mendorong komersialisasi inovasi. Proyek pengembangan pendidikan dan keterampilan ini merupakan bagian dari pilar dukungan terhadap infrastruktur fisik dan sosial dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (MCPS) Grup IDB untuk Indonesia selama kurun waktu 2016-2020.

Country Director IDB, Ibrahim Ali Shoukry mengatakan, "IDB akan menyediakan dukungan finansial senilai 176,5 juta Dolar AS dalam proyek ini, yang bertujuan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Strategi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan daya saing nasional melalui inovasi pendidikan tinggi."

Penerima manfaat proyek ini meliputi empat universitas di Indonesia, yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Universitas Negeri Malang dan Universitas Jember di Jawa Timur, serta Universitas Mulawarman di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan meliputi pembangunan 30 gedung baru, serta penyediaan infrastruktur dan peralatan pendukungnya. Pengembangan kurikulum dan akreditasi program akademik, program pelatihan untuk pengembangan staf, hibah penelitian dan pengajaran serta penyusunan konsorsium penelitian juga merupakan komponen kunci dalam proyek ini. Strategi yang diterapkan adalah mengembangkan universitas penerima manfaat sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) dalam bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan, inovasi pembelajaran, studi tropis, dan ketahanan pangan.

Proyek ini dilaksanakan dengan berlandaskan kemitraan yang kuat antara IDB dengan Republik Indonesia dalam pendidikan tinggi, di mana Grup IDB telah mendukung pengembangan dan peningkatan lebih dari 30 institusi pendidikan tinggi negeri dan pendidikan tinggi Islam selama lebih dari 40 tahun.

Proyek Penanganan Permukiman Kumuh Nasional

IDB akan menyediakan dukungan finansial senilai 329,76 juta Dolar AS untuk proyek pembangunan perkotaan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan melalui perbaikan dan pencegahan permukiman kumuh, dengan melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah setempat.

Program Penanganan Permukiman Kumuh Nasional (NSUP) Pemerintah Indonesia merupakan perwujudan dari RPJMN (2015-2019). Program ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip untuk memberdayakan masyarakat dan untuk memperkuat peran pemerintah setempat untuk percepatan gerakan '100-0-100' (100% tersedia pasokan air, 0% Permukiman Kumuh, dan 100% akses fasilitas Sanitasi) untuk mengurangi dan mencegah permukiman kumuh di perkotaan dan peri-urban melalui peningkatan infrastruktur dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Gerakan ini akan menjadi bagian dari program nasional Pemerintah Indonesia yang bernama KOta TAnpa KUmuh (KOTAKU).

Ibrahim Ali Shoukry, Resident Representative Grup IDB untuk Kantor Perwakilan Negara Indonesia mengatakan, "Proyek Pembangunan Perkotaan dan Penanganan Permukiman Kumuh ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pilar infrastruktur fisik dan sosial dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (MCPS) Grup IDB Indonesia untuk periode 2016-2020".

Ir. Rina Farida, Direktur Pembangunan Perumahan di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mengatakan, "Proyek tersebut akan dilaksanakan di 15 provinsi di Jawa bagian Barat, Sumatra, dan Kalimantan, meliputi 9243 Kelurahan di 116 kota/kabupaten. Proyek tersebut secara khusus akan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang baik agar dapat mengurangi permukiman kumuh berdasarkan 7+1 indikator permukiman kumuh, mendorong kerja sama yang lebih baik antara para pemangku kepentingan melalui pemberdayaan pemerintah setempat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalakkan mata pencaharian yang berkelanjutan," tutur Rina Farida.

Proyek ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang kuat dan keberhasilan yang telah dicapai bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program IDB untuk mendukung PNPM-Mandiri yang berlangsung dalam tiga tahap, dengan pembiayaan senilai hampir 500 juta Dolar AS sejak tahun 2007.

Proyek Perluasan Jaringan Listrik

IDB akan menyediakan pembiayaan sebesar 330 juta Dolar AS untuk proyek senilai 965 juta Dolar AS, yang bertujuan untuk mendukung perluasan jaringan listrik sehubungan dengan kapasitas pembangkit listrik 35.000 MW yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Resident Representative Grup IDB untuk Kantor Perwakilan Negara Indonesia, Ibrahim Ali Shoukry, mengatakan bahwa, "Proyek Perluasan Jaringan Listrik ini merupakan pembiayaan yang pertama kali diajukan oleh IDB untuk mendukung sektor energi di Indonesia dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (MCPS) Grup IDB yang baru disusun. Pembangunan infrastruktur dipandang merupakan sebuah pilar utama dalam area intervensi yang diusulkan oleh IDB di Indonesia dalam Strategi Kemitraan Negara Anggota (2016-2010), yang telah menetapkan perkiraan anggaran sebesar 1 miliar Dolar AS untuk pembangunan sektor energi di negara ini. Sejumlah prakarsa yang potensial juga telah teridentifikasi untuk kerja sama di masa mendatang, termasuk pembangunan infrastruktur transmisi, pembangunan fasilitas pembangkit listrik, dan pembangunan infrastruktur distribusi," ujar Ibrahim Shoukry.

Tujuan utama proyek tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur transmisi listrik di Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi untuk menyediakan pasokan tambahan kapasitas pembangkit listrik yang dapat diandalkan dan efektif yang sedang dikerjakan di area proyek. Setelah selesai, proyek tersebut akan memfasilitasi transmisi listrik tambahan sebesar 10.135 MVA, yang berkontribusi terhadap target keseluruhan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas jaringan transmisi listrik untuk menyediakan pasokan sebesar 332 TWh (pada tahun 2020) dari sebelumnya sebesar 228 TWh (pada tahun 2015), dan meningkatkan tingkat ketersediaan listrik nasional, dari 84% pada saat ini menjadi 97%.